RAHN (GADAI)

Posted by NLTF-ER23 Minggu, 21 Oktober 2012 0 komentar

BAB I
LANDASAN DAN PENGERTIAN RAHN

  
  1. Landasan Rahn Menurut Ulama
Secara Etimologi (bahasa),Rahn berarti "Assyubuutu Waddawamu" (tetap dan lama),yakni berarti Pengekangan dan Keharusan. Sedangkan menurut Terminologi syara',Rahn berarti: "Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut."
Menurut Ulama Syafi'iyah,Rahn adalah: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang."
Menurut Ulama Hanabilah: "Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman."
  1. Landasan Syari'ah
    Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an,Sunnah,dan Qiyas:
    1. Al- Qur'an
    "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang" (QS. Al-Baqarah : 283).

     
    Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial,barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (Collateral) atau objek pegadaian.
    1. As-Sunah
      "Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi." (HR. Bukhari dan Muslim)

       
  2. Pengertian Rahn
Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian ,pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
  1. Sifat Rahn
    Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma,sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang,bukan penukar ataas barang yang digadaikan.
    Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah,yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad,seperti hibah,pinjam meminjam,titipan,dan qirad. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (al-qabdu),sesuai kaidah: "Tidak sempurna tabarru,kecuali setelah pemegangan."

     
  2. Hukum Rahn
"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)" (Q.S. Albaqarah : 283).
Para Ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan,tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling memepercayai. Selain itu,perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis,padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib,begitu juga penggantinya,yaitu barang jaminan.



 
BAB II
RUKUN DAN SYARAT RAHN

  1. Rukun Rahn (Gadai)
    Rahn memiliki empat unsur,yaitu rahin (orang yang memberikan jaminan), al-murtahin (orang yang menerima), al-marhun (jaminan), dan al-marhun nih (utang).
    Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin dan murtahin,sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi,akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanyapenyerahan barang.
    Adapun menurut ulama selain Hanafiyah,rukun rahn adalah shighat,aqid (orang yang akad),marhun,dan marhun bih.
    Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun,antara lain:
    1. Akad ijab dan kabul dilakukan secara lisan atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata,seperti dengan surat,isyarat atau yang lainnya.
    2. Aqid,yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi tang berakad adalah ahli tasharuf,yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
    3. Barang yang dijadikan jaminan (borg),syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.Rasul bersabda: "Setiap barang yang telah diperjual belikan boleh dijadikan borg gadai.
      Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam,yaitu: 1) Kesaksian, 2) barang gadai dan 3) barang tanggungan.
    4. Ada utang,disyaratkan keadaan utang telah tetap.

     
  2. Syarat-Syarat Rahn
    Dalam rahn disyaratkan beberapa Syarat berikut.
    1. Persyaratan Aqid
      Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli,yakni berakal dan mumayyiz,tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian,anak kecil yang sudah mumayyiz,dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn. Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk,gila,bodoh,atau anak kecil yang belum baligh.Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikanbarang orang yang dikuasainya,kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.
    2. Syarat Shighat
      Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena,sebab rahn jual-beli,jika memakai syarat tertentu,syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.
      Adapun menurut ulama selain Hanafiyah,syarat dalam rahn ada yang sahih dan ada yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut.
      1. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:
        1. Syarat sahih,seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
        2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat ,seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu.Syarat seperti itu batal,tetapi akadnya sah.
        3. Syarat yang merusak akad,seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
      2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua,yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram,seperti,mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab rahn.
      3. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah diatas,yakni rahn terbagi dua,sahih dan fasid.Rahn sahih adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

         
  3. Pengambilan Manfaat Barang Gadai
    Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan,para ulama berbeda pendapat,diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut,sekalipun rahin mengijinkannya,karena hal ini termasuk utang yang dapat menarik manfaat,sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah SAW. Bersabda:
    "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba." (Riwayat Harits bin Abi Usamah).
    Menurut Imam Ahmad,Ishak,al-Laits,dan al-Hasan,jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya,maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannyaselama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.Rasul berkata: "Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan,binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya." (Hadits Riwayat Bukhari).
    Jadi,pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan.Harus memberikan bensin atau biaya perawatan bila yang dipegangnya berupa kendaraan.Jadi,yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaanterhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

     
  4. Resiko Kerusakan Marhun
    Bila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin,maka murtahin tidak wajib menggantinya,kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena disia-siakan,umpanya murtahin bermain-main dengan api,lalu terbakar barang gadaian itu.Intinya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya,bila tidak demikian,ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang,menjadi tanggung jawab murtahin.
    Menurut Hanafi,murtahin yang memegang marhun menanggung risikokerusakan marhun atau kehilangan marhun,bila marhun itu rusak atau hilang,baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

 

 
BAB III
PENYELESAIAN RAHN (GADAI)

 
Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan,dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat,misalkan ketika akad gadai diucapkan, "apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan,maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang", sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada hutang rahin yang harus dibayar,yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin.Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar,yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.
Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai,akad gadai itu sah,tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.
Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya,hak murtahin adalah menjual marhun,pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain,tetapi dengan harga umum yang berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut.Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya,dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang,sisanya dikembalikan kepada rahin.Apabila sebaliknya,harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang,rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

 
  1. Akhir Rahn
    Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan sperti membebaskan utang ,hibah,membayar utang,dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini.
    1. Borg Diserahkan Kepada Pemiliknya
      Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan jaminan utang.jika borg diserahkan,tidak ada lagi jaminan.Selain itu,dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan borg kepada rahin atau kepada orang lain atas seizin rahin.
    2. Dipaksa Menjual Borg
      Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual bor,atau hakim menjualnya jika rahim menolak.
    3. Rahin Melunasi Semua Utang
  1. Pembebasan Utang
    Pembebasan utang,dalam bentuk apa saja,menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
  2. Pembatalan Rahn Dari Pihak Murtahin
    Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya,dipandang tidak batal jika rahin membatalkannya.
    Menurut ulama Hanafiyah,murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi,kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.
    Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang jika murtahin membiarkan borg pada rahin sampai dijual.
  3. Rahin Meninggal
    Menurut ulama Malikiyah,rahn habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin.Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.
  4. Borg Rusak
  5. Thasarruf Dan Borg
    Rahn dipandang habis apabila borg di-Thasarruf-kan seperti dijadikan hadiah,hibah,sedekah,dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

     

     

BAB IV
RIBA DAN GADAI

 
Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang,hanya saja dalam gadai ada jaminannya,riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gaai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat,kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan,kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin,maka disini juga telah berlaku riba.

 

 

BAB V
APLIKASI RAHN (GADAI) DALAM PERBANKAN

 
Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:
  1. Sebagai Produk Pelengkap
    Rahn dipakai sebagai produk pelengkap,artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba'i al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
  2. Sebagai Produk Tersendiri
    Dibeberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysi,akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa,dalam rahn,nasabah tidak dikenakan bunga,yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan,pemeliharaan,penjagaan,serta penaksiran.
    Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda,sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

     

     
BAB VI
MANFAAT DAN RISIKO AR-RAHN DALAM PERBANKAN

 
  1. Manfaat Ar-Rahn
    Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut.
    1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
    2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena aa suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
    3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian,sudah barang tentu akan membantu saudara kita yang kesulitan dana,terutama di daerah-daerah.

       
      Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan),nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

       
  2. Risiko Ar-Rahn
    Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:
    1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
    2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau dirusak.

 
Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002: Rahn
Pertama: Hukum
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
Kedua: Ketentuan Umum
  • Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  • Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  • Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
  • Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  • Penjualan Marhun
    • Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
    • Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    • Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    • Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.
Ketiga: Ketentuan Penutup
  1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 15 Rabi'ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M

 


 


 

Fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002: Rahn Emas
Pertama:
  1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
  2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
  3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
  4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
Kedua:
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: RAHN (GADAI)
Ditulis oleh NLTF-ER23
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link difollow ke http://el-rahman23.blogspot.com/2012/10/rahn-gadai.html. JANGAN LUPA MENGISI KOLOM KOMENTAR. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.

0 komentar:

Poskan Komentar

Template by Berita Update - Trik SEO Terbaru. Original design by Bamz | Copyright of CITA CINTA DAN IMPIAN.